PU Bantu Air Minum dan Sanitasi Korban Bencana

Jakarta (ANTARA News) – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya telah mendatangkan bantuan prasarana dan sarana air minum dan sanitasi untuk korban Gunung Merapi, Tsunami Mentawai dan longsor Wasior.

Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, Budi Yuwono, saat dihubungi di Jakarta, Minggu, menyebutkan untuk pengungsi Merapi bantuan berupa 450 unit Hidran Umum (HU), 437 unit WC Knock Down/Portable, 27 unit Mobil Tangki Air, 10 unit Pengolah Air Cepat (PAC), 3 Instalasi Penjernihan Air (IPA mobile), 20 Tangki Septik Biority, dan 2.000 jeriken yang tersebar di 27 lokasi pengungsian.

“Seluruh prasarana dan sarana tersebut didistribusikan dan dioperasikan untuk menyediakan air minum dan sanitasi sekitar 75.000 jiwa di sembilan lokasi pengungsian di Kabupaten Sleman, empat lokasi di Kabupaten Klaten, sembilan lokasi di Kabupaten Magelang, serta tujuh lokasi di Kabupaten Boyolali,” katanya.

Selain itu, pada Sabtu (13/11) Direktur Jenderal Cipta Karya Budi Yuwono, didampingi para pengurus Dharma Wanita Persatuan Kementerian Pekerjaan Umum, menyerahkan bantuan berupa selimut, sarung, kasur bayi, kaos oblong, kain, dan handuk yang disampaikan langsung kepada para pengungsi.

Budi memastikan bahwa aksi tanggap darurat ini berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemerintah Daerah setempat.

Aksi ini juga meliputi pemantauan untuk memastikan bantuan itu berfungsi dengan baik dan berlanjut.

Budi juga menambahkan, bantuan sejenis untuk bencana gempa bumi dan tsunami di Kabupaten Kepulauan Mentawai Sumatera Barat terdiri 2 IPA mobile, 100 unit Pengolahan Air Cepat, 3 unit Mobil Tangki Air, 20 Hidran Umum, 33 WC Knock Down/Portable, 2 unit Dump Truck dan 1.000 Jeriken.

“Peralatan ini diharapkan dapat menyediakan air minum dan sanitasi bagi 2.579 jiwa di sembilan dusun lokasi pengungsian,” katanya.

Sedangkan untuk para pengungsi korban bencana banjir bandang di Wasior Papua Barat, Kementerian PU telah mengerahkan bantuan berupa 2 IPA mobile, 30 unit Pengolahan Air Cepat, 2 unit Mobil Tangki Air, 60 unit Hidran Umum, 10 unit WC Darurat, 5 Reservoir Lipat, 1 unit Mobil Tinja, 1 unit Dump Truck dan pipa penyalur air.

“Tidak hanya itu, kami juga genset, tenda operasional (Tenda Hunian Darurat), dan velbed untuk meningkatkan kelayakan kebutuhan pengungsi,” katanya.

Budi berharap agar masyarakat dapat memanfaatkan seluruh peralatan tersebut dengan sebaik-baiknya serta merawatnya dengan baik selama masa tanggap darurat ini, termasuk menghemat penggunaan air dan menjaga kebersihan MCK, tambahnya.

Dihibahkan

Ia juga memastikan, seluruh peralatan bantuan itu akan dihibahkan ke Pemda, kecuali aset pemerintah berupa alat berat seperti IPA Mobile dan Mobil Tangki.

Kedua alat itu yang nantinya akan dikembalikan ke depo masing-masing untuk digunakan kembali sesuai keperluan pada masa mendatang.

“Pasca masa tanggap darurat bencana Wasior, Mentawai, maupun Merapi, kami siap memberikan advis teknis kepada Pemerintah Daerah dan pihak terkait dalam menyiapkan hunian sementara bagi pengungsi berikut prasarananya selama menjalani masa rehabilitasi,” katanya.

Direktorat Jenderal Cipta Karya (DJCK) adalah unit kerja Kementerian PU pembuat kebijakan, pembina dan pengawas, koordinator, fasilitator, pendorong pembangunan penyediaan infrastruktur dasar permukiman.

Selain melakukan tugas pembinaan dan pengembangan di sektor air minum, sanitasi – persampahan, permukiman, dan penataan bangunan dan lingkungan, DJCK juga memiliki tugas dalam penanggulangan dampak konflik sosial dan bencana alam berupa penyediaan bantuan air minum dan sanitasi.
(T.E008/A014/P003)

View the original article here

Ingrid Desak Upaya Preventif Bencana

Jakarta (ANTARA News) – Untuk meminimalisir dampak bencana alam, khususnya korban jiwa, Srikandi Demokrat di Senayan meminta Pemerintah tingkatkan kegiatan preventif bencana, kata anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Ingrid Kansil.

Ingrid menyatakan, sebaiknya mulai sekarang pemerintah, terutama yang ada di daerah mulai meningkatkan kegiatan perventif dalam mengantisipasi bencana. “Setidaknya untuk meminimalisir jatuhnya korban jiwa, saya minta pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk melakukan peningkatan kesiapsiagaan bencana, sehingga masyarakat bisa menyelamatkan diri,” katanya di Jakarta, Senin.

Upaya preventif itu, kata Ingrid, bisa dilakukan dengan banyak cara, di antaranya dengan melakukan simulasi bencana dan pengadaan tempat perlindungan.

“Jadi, kalau terjadi tsunami misalnya, masyarakat tidak lagi panik karena sudah tahu harus ke mana. Pemerintah Daerah harus memperhatikan soal ini,” ujarnya.

Di samping itu, lanjut Ingrid,  sistem peringatan dini juga harus ditingkatkan. Sebab, tidak sedikit sistem yang ada saat ini ternyata kondisinya sudah rusak.

“Contohnya saja sistem peringatan dini di Pelabuhan Ratu, di sana itu sudah rusak. Alangkah baik kalau sistem peringatan dini diperbaiki dan ditambah,” katanya.

Menurut Ingrid, pemerintah jangan terlalu terpaku pada besar atau kecilnya anggaran. Karena, jika memang pemerintah mau secara serius meningkatkan kegiatan preventif bencana, maka pihaknya pasti akan berusaha membantu meloloskan dana yang dibutuhkan.

“Saya tahu anggaran untuk antisipasi bencana itu tidak murah. Tapi, setidaknya tidak akan semahal biaya pemulihan atau relokasi, korban bencana,” ujarnya.

Selain kegiatan preventif, Ingrid berpendapat, pemerintah juga harus segera menyempurnakan peralatan dan prasarana lain yang dibutuhkan dalam penanggulangan bencana, termasuk kebutuhan untuk memperlancar program tanggap darurat.

“Jadi, tidak seperti sekarang ini. Di Mentawai saja, saya mendengar barak pengungsinya tidak layak. Bahkan, di sana satu MCK katanya untuk dipakai 100 orang,” katanya.

Terkait dengan penanganan bencana Wasior, Merapi dan Mentawi, Ingrid menambahkan, Komisi VIII akan terus mengawasi sejauhmana penanggulangan tersebut bias berjalan dengan benar.

“Kami di Komisi VIII dijadwalkan untuk terjun ke lapangan dalam melakukan pengawasan. Saya sendiri turun di Wasior beberapa waktu lalu,” tandasnya.(*)

View the original article here

Penanganan Bencana Merapi Berjalan Baik

Jakarta (ANTARA News) – Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah, Velix Wanggai, menyatakan bahwa penangangan dampak bencana Gunung Merapi telah berjalan dengan baik sesuai instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sekarang telah berkantor di Yogyakarta.

“Hingga Sabtu, 6 November, satu hari setelah instruksi presiden dinyatakan, telah berjalan dengan baik,” kata Velix dalam pernyataan tertulisnya yang diterima ANTARA di Jakarta, Minggu.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul M sebagai komandan tunggal pengendalian bencana Merapi telah melakukan konsolidasi kerja antara institusi pusat, daerah, TNI, Polri, kampus, dan kelompok relawan.

“Strategi pengendalian pengungsi diarahkan pada kebijakan kawasan rawan bencana I, II, dan III,” katanya.

Menko Kesra Agung Laksono secara intensif telah memastikan berbagai bantuan pusat dikelola dan disalurkan secara tepat, cepat, dan terintegrasi. Saat ini bantuan dari lintas kementerian terus berjalan.

Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono telah membentuk brigade khusus untuk penanganan bencana Merapi, dan telah memobilisasi satuan-satuan pasukan, baik dari Jakarta, Madiun, Malang, Surabaya, maupun dari Jateng dan DI Yogyakarta.

“Saat ini di lapangan, TNI berperan aktif mengevakuasi pengungsi dan memberikan pelayanan pada barak-barak pengungsi,” kata Velix.

Kapolri Komjen Timur Pradopo juga telah membentuk dan memobilisasi Satuan Tugas (Satgas) kepolisian untuk pengamanan lalu-lintas arus pengungsi, kendaraan evakuasi, pencarian korban maupun pengamanan daerah secara umum.

Untuk penanganan sapi masyarakat di sekitar Merapi, lanjutnya, Menko Kesra telah bekerja sama dengan Pemprov DIY dan Jateng untuk memetakan jumlah sapi, kepemilikan sapi, daerah penyebaran maupun umur sapi.

“Satu hari berjalan ini, Presiden sangat terbuka dan fleksibel untuk menangani sapi, baik dibeli oleh pemerintah maupun pemerintah menyiapkan atau membeli pakan ternak untuk diberikan kepada para petani sekitar Merapi,” katanya.

Dalam konteks rekonstruksi dan rehabilitasi, Presiden sangat terbuka dengan berbagai saran dan pandangan dari kampus, seperti UGM, untuk penyiapan konsepsi relokasi dan normalisasi kehidupan masyarakat.

Saat ini Kemenakertrans, Kementerian PU, Kemendagri, BPN, KPDT, Kemenkop dan UKM, serta Pemprov Jateng dan DIY telah memulai diskusi awal untuk kebijakan relokasi internal Jateng dan DIY.

“Hal ini juga memerlukan `social spatial planning` yang matang dan komprehensif,” katanya.

(S024/A011/S026)

View the original article here

Musibah Situ Gintung

Berita di TV sejak sore hingga malam dan sampai pagi ini memberitakan musibah ambrolnya tanggul situ gintung. menurut berita yang beredar sudah 50 orang lebih tewas dan 76 dinyatakan hilang. banyaknya korban disebabkan terjadinya musibah pada pagi dini hari, ketika kebanyakan warga masih terlelap tidur. situ gintung seluas lebih 30 ha dalam keadaan normal menampung sekitar 1 juta kibik debit air, dan ketika musibah terjadi diperkirakan situ gintung menampung 2 juta kibik air, akibatnya tanggul penahan situ pun jebol. air yang mengalir deras dari tanggul yang jebol masuk ke perkampungan warga hingga setinggi 2 meter. arus yang deras bahkan mampu mengangkat mobil hingga ke atap garasi. peristiwa yang menimpa saudara-saudara kita ini tentu membuat kita prihatin. mengingatkan kita pada peristiwa tsunami di Aceh beberapa waktu lalu. hingga kini pencarian korban masih dilakukan oleh tim SAR, kemungkinan akan lebih banyak lagi korban yang ditemukan. saya secara pribadi turut berduka dan bersimpati atas peristiwa tersebut dan kepada keluarga korban semoga diberi kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi ujian ini.