Kampus Harus Jadi Taman Pengetahuan

Kampus Harus Jadi Taman Pengetahuan
Ilustrasi. (ANTARA/Hasan Sakri Ghozali/ED/pd)Yogyakarta, (ANTARA News) – Kampus harus dijadikan taman pengetahuan, bukan tempat doktrin, agar terbebas dari berbagai bentuk kekerasan, kata peneliti Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Eko Prasetyo.

“Untuk itu, kampus harus mendorong optimalisasi perpustakaan, jika perlu mahasiswa dipaksa untuk masuk ke perpustakaan, karena itulah taman pengetahuan,” katanya pada seminar Mahasiswa Islam dan Gerakan Antikekerasan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Sabtu.


View the original article here

Menag: Masih Ada Masalah yang Harus Diselesaikan

View the original article here

DPR Harus Tingkatkan Komunikasi dengan Senator AS

Depok (ANTARA News) – Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Akbar Tandjung mengharapkan adanya peningkatan komunikasi antara para anggota DPR di tanah air dengan para senator Amerika Serikat (AS), sekaligus memberi pemahaman tentang proses demokratisasi di Indonesia.

“Senator AS jarang berkomunikasi dengan para politisi kita, barangkali Indonesia tidak dianggap penting,” kata Akbar usai memberikan kuliah umum pada Kongres ke-27 HMI di Graha Insan Cita, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Senin.

Padahal, lanjut Akbar, posisi Indonesia sangat penting apalagi di Indonesia itulah pentingnya komunikasi dengan para senator agar Indonesia lebih dipahami.

Menurut dia, apalagi sejak Indonesia masuk dalam era reformasi dan demokratisasi, yang menjadi kepentingan bagi semua negara didunia termasuk juga Amerika Serikat (AS).

“Pimpinan DPR harus intens berkomunikasi dengan senator AS, untuk menjelaskan lebih jauh tentang Indonesia, sehingga mempunyai dampak yang baik bagi Indonesia,” jelasnya.

Akbar mengakui selama ini komunikasi antara anggota DPR dan senator AS kurang sehingga banyak persepsi yang salah mengenai Indonesia.

“Interaksi yang sering membuat hubungan menjadi baik dan saling mengerti,” katanya.

Akbar memberikan kuliah umum kepada para kader HMI yang sedang berkongres untuk memilih ketua umum periode 2010-2012.

Sementara itu mengenai pengamanan yang dipersiapkan menyambut kedatangan Presiden AS Barack Obama masih dalam taraf yang wajar.

“Saya melihatnya tidak ada yang berlebihan,” katanya.

Menurut dia, sudah menjadi kewajiban negara dalam menyambut setiap tamu negara. Apalagi, lanjutnya, untuk menghormati setiap tamu yang datang haruslah diberikan yang terbaik.

Sebelum Akbar yang memberikan kuliah umum adalah Mantan Presiden RI, BJ Habibie, Rektor Universitas Paramadina, Anies Baswedan.

Dijadwalkan untuk kuliah umum berikutnya adalah Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfudz MD.

Kongres HMI menurut jadwal akan ditutup pada Rabu (10/11).

(F006/R010/S026)

View the original article here

Kompolnas: Pemberi Izin Gayus Keluar Harus Ditindak

Jakarta (ANTARA News) – Anggota Komisi Kepolisian Nasional, Novel Ali, menegaskan bahwa oknum anggota Polri yang mengizinkan Gayus Tambunan keluar dari Rumah Tahanan Markas Komando Brimob Kepala Dua Depok harus ditindak.

“Mereka yang memberikan izin keluar kepada Gayus harus ditindak dan dipertanyakan untuk apa memberikan izin keluar dari rutan, apakah ada unsur uang apa tidak,” kata Novel seusai acara seminar Pengkajian Hukum Nasional di Hotel Millenium di Jakarta, Senin.

Bila memang adanya unsur suap terkait keluarnya tersangka mafia pajak itu, tentu hal tersebut melanggar disiplin dan kode etik, maka segera diberi sanksi yang dipublikasikan untuk pembelajaran di lingkungan Polri atau di luar lingkungannya, ujarnya.

“Hal tersebut sering terjadi dan yang dilindungi adalah orang-orang berduit, ini mencoreng institusi Polri,” kata Novel, menambahkan.

Novel mengira keluarnya Gayus dengan alasan izin sakit, karena adanya unsur kesengajaan apalagi ada pengawalan dari anggota Polri dan biasanya izin diberikan oleh anggota Polri yang memiliki jabatan dan pangkat relatif tinggi.

Saat ini, Divisi Profesi dan Pengamanan Polri memeriksa sembilan anggotanya terkait keluarnya terdakwa kasus korupsi Gayus Tambunan dari Rumah Tahanan Markas Komando Brimob, Kelapa Dua, Depok, akhir pekan lalu.

“Propam sudah memeriksa delapan hingga sembilan orang anggota,” kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Iskandar Hasan.

Langkah tersebut diambil oleh Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol Ito Sumardi yang melaporkan keluarnya terdakwa kasus mafia pajak itu kepada Divisi Propam Polri untuk dilakukan pemeriksaan.

“Untuk sanksi yang berikan kepada anggota terkait dugaan suap, akan menunggu sidang disiplin,” kata Iskandar.

Kadiv Humas Mabes Polri itu mengatakan keluarnya Gayus pada awalnya adalah untuk meminta izin berobat ke luar rutan karena sakit kepada Kepala Rutan Kompol Iwan Suyitno.

“Kemudian diizinkan keluar namun terlambat pulang dari jam yang ditentukan,” katanya.

Gayus yang keluar dari rutan Brimob pada Jumat (5/11) pagi seharusnya kembali pada sore harinya, namun sampai malam belum kembali.

Menurut dua anggota yang mengawal, kata Iskandar Hasan, Gayus sempat pulang ke rumahnya di Kelapa Gading.

Mengenai adanya foto Gayus yang beredar sedang menonton turnamen tenis di Bali, Iskandar mengatakan, pihaknya akan melakukan investigasi terkait hal tersebut.

(S035/R010/S026)

View the original article here